Ini yang Anda Dapatkan Ketika Pensiun di Kalla Group

0
353

MediaKALLA.com – Pasal 14 Undang-undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyebutkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pemberi kerja (perusahaan) secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasidin saat mensosialisasikan perubahan regulasi BPJS Ketenagakerjaan di Saoraja Ballroom Wisma Kalla, Jumat, 4 September 2015

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar tersebut menekankan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif (Pasal 17 ayat (1) UU BPJS. Rasidin menyebutkan, sanksi administratif dapat berupa (Pasal 17 ayat (2) UU BPJS) yakni teguran tertulis, denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UU BPJS. ” Selain itu, pemberi kerja juga mempunyai kewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS dan wajib membayar serta menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS,” jelasnya.

Lebih lanjut Rasidin memaparkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 dengan menyelenggarakan 4 (empat) program yakni; Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Berikut manfaat masing-masing program tersebut;

1. Jaminan Hari Tua (JHT), merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktivitas pekerja sudah menurun.

JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.JHT ini dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap.

Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10 % untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan. Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), manfaat yang didapatkan oleh peserta bertambah dengan dihilangkannya plafon biaya pengobatan dan perawatan yang sebelumnya sebesar Rp20 Juta, per 1 Juli 2015 melaui PP No 44 Tahun 2015 setiap tindakan medis yang dilakukan karena terjadinya kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai pekerja dinyatakan sembuh. Selain biaya pengobatan dan perawatan sampai sembuh, benefit lainnya yang mengalami peningkatan antara lain biaya angkutan darat Rp. 1 juta, laut Rp. 1,5 juta dan udara Rp. 2,5 juta. dan biaya pemakaman Rp 3 juta serta pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja.

Selain itu, jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja-Return To Work (JKK-RTW), di samping santunan cacat yang diterima. ” Dengan demikian pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani,” ungkap Rasidin.

Dengan iuran sebesar 0,24% – 1,74% dari upah sebulan, pekerja sudah bisa terlindungi dari resiko kecelakaan kerja. Perlindungan JKK dimulai sejak berangkat kerja, saat dilingkungan kerja sampai kembali ke rumah.

3. Jaminan Kematian (JK) memberikan manfaat kepada ahli waris pekerja yang mengalami musibah meninggal dunia, yang bukan karena kecelakaan kerja.

Peningkatan manfaat terdapat pada santunan sekaligus, santunan berkala dan biaya pemakaman. Rinciannya yankni santunan kematian Rp. 16,2 juta, santunan berkala Rp. 4,8 juta dan biaya pemakaman Rp 3 juta. Adapula pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp. 12 Juta bagi peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun. Pemberian beasiswa ini merupakan penambahan manfaat pada Jaminan Kematian yang sebelumnya tidak ada.

“Hal ini diberikan kepada peserta agar apabila terjadi resiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan, terutama anak dari pekerja, mendapatkan bantuan biaya yang diperuntukkan untuk pendidikan. Dengan iuran sebesar 0,3 persen dari upah yang dilaporkan, peserta sudah terlindungi pada program Jaminan Kematian,” ujar Rasidin.

4. Jaminan Pensiun yang merupakan program jaminan sosial dengan skema manfaat pasti yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya, saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.

Jaminan Pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan iuran yang ditetapkan sebesar 3% (1 persen pekerja dan 2 persen pengusaha) dan dengan masa iur 15 tahun, peserta dapat menikmati dana pensiun di masa pensiunnya nanti.

Selain peserta, manfaat pensiun juga dapat diterima oleh ahli waris janda/duda dari peserta yang meninggal dengan benefit mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun, sampai ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi.

Selain itu, ahli waris anak dari peserta yang meninggal juga mendapatkan benefit pensiun mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun, sampai berusia 23 tahun, bekerja atau menikah. Untuk peserta lajang yang meninggal dunia, manfaat pensiun diterima oleh orangtua sampai batas waktu tertentu dengan benefit mencapai 20 persen dari formulasi manfaat pensiun.

Bagi peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja, sehingga dapat langsung mencairkan dana hari tua mereka dengan masa tunggu selama 1 bulan tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun.

Sementara itu, Corporate Human Capital Management Div. Head, Hadijah Z Achmad menuturkan bahwa Kalla Group sebagai salah satu kelompok usaha yang mempekerjakan ribuan karyawan akan segera melengkapi administrasi untuk mengikuti keempat program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. “Selain itu, kami juga sudah mendaftarkan karyawan mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Ini tentunya agar karyawan kita bisa tenang saat pensiun nanti,” pungkasnya. [Azhar]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + 2 =